21 Ditetapkan Tersangka Korupsi, Kejati Banten Selamatkan Uang Negara Rp 19 M Selama Semester I 2022


SERANG, Dejabar.id – Sepanjang semester I tahun 2022, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten telah menetapkan sebanyak 21 orang sebagai tersangka kasus korupsi.

Dari tangan 21 tersangka, Kejati Banten berhasil menyelematkan keuangan negara senilai Rp 19 miliar. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari berbagai kasus.

Demikian disampaikan Kepala Kejati Banten Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam acara penandatangan pakta integritas bersama Pemprov Banten, Kejari dan pemerintah kabupaten/kota, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, kecamatan Curug, Kota Serang, pada Jumat (24/6/2022).

“Dalam semester I, Januari-Juni 2022, Kejati Banten telah menangani 21 orang tersangka perkara tipikor,” ujarnya.

“Berhasil menyelamatkan kerugian keuangan Negara pada tingkat penyidikan sekitar Rp19 miliar,” imbuhnya.

Sementara itu di jajaran Kejaksaan Negeri (Kejari) di Banten menangani 9 perkara di tingkat penyidikan.

“Sebagian besar yang dijerat adalah kepala OPD (organisasi perangkat daerah), PPK (pejabat pembuat komitmen), PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan ASN,” ungkapnya.

Leonard memaparkan, sebagian besar dari mereka terjerat karena tersandera oleh commitment fee di awal atau karena sistem ijon proyek.

“Ini saya tegas dan tekankan hari ini, 2 minggu menjabat sebagai Kajati 14 tersangka saya tetapkan. Betapa miris, kita membohongi pendahulu kita, hari ini untuk menggugah kita semua untuk sama-sama komitmen untuk pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme,” tuturnya.

Oleh karena itu, Leo menegaskan bahwa hal ini harus dibenahi dan dirinya memastikan selama dirinya menjabat tak ada anggota Kejati Banten yang bermain perkara hingga proyek.

“Saya minta perhatian seluruh Kajari, tidak bermain dalam perkara, tidak melukai masyarakat,” tegasnya.

Menurutnya, Kejati harus bisa memberikan outcome untuk masyarakat dan juga pemerintah daerah.

Salah satu caranya adalah dengan menghentikan perilaku koruptif tersebut.

“Bentengi diri kita untuk menolak segala intervensi atau pengaruh manapun dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa,” ucapnya.

“Termasuk dalam oknum aparat penegak hukum khususnya Kejaksaan yang mengatasnamakan institusi atau pimpinan Kejaksaan. Tolak,” pungkasnya. []


Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format