Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, Gelar Kegiatan Penyerapan Aspirasi MPR


MAJALENGKA, Dejabar.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, TB Hasanuddin melakukan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Majelis Permasyawarah Rakyat (MPR), Di Sumedang, Sabtu (12/11). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pengakajian MPR ini merupakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan tema Prosedur Perubahan UUD NRI 1945.

Dalam kesempatan ini TB. Hasanuddin menyampaikan
pokok-pokok Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Anggota Komisi 1 tersebut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sebuah konstitusi, ditetapkan para pendiri Negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Undang-Undang Dasar 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara.

TB Hasanuddin yang juga Anggota Badan Pengkajian MPR RI, mengatakan Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi), yakni pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat.

Dalam sistem konstitusional Undang-Undang Dasar, pelaksanaan kedudukan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy).

UGagasan negara demokrasi atau sering disebut pula dengan istilah constituional democracy dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasar atas hukum.

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tahap pertama dilakukan pada tahun Undang-Undang 1945 juga menjadi fondasi dalam sistem tata negara.

Seperti diketahui, sistem ketatanegaraan yang pernah berlaku di Indonesia antara lain sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS, sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950, dan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen.

Apakah UUD 1945 Bisa Berubah.

Undang-Undang Dasar 1945 telah menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang menganut konstitusionalisme, konsep negara hukum, dan prinsip demokrasi.

Namun demikian, UUD 1945 yang ada saat ini telah mengalami perubahan. Pertanyaanya apakah UUD 1945 bisa berubah? UUD 1945 yang kita kenal saat ini adalah hasil perubahan (amandemen) dari aslinya.

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tahap pertama dilakukan pada tahun 1999 dan tahap kedua tahun 2000 dilanjutkan tahap ketiga pada tahun 2001 dan terakhir dilakukan tahap keempat pada tahun 2002. Fokus perubahannya yaitu Pertama, anutan prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power) yang berlaku dalam sistematika di UUD 1945.

“Kedua, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ketiga, gagasan pemilihan Presiden secara langsung, dan Keempat, gagasan pembentukan lembaga tambahan yaitu dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan melengkapi keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif,” ungkap TB Hasanuddin.

Sementara Amandemen tahap keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan perubahan yang berarti bagi lembaga negara melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga. []


Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format