Press ESC to close

APDESI Majalengka Prihatin Beberapa Kades Dipanggil Kejaksaan

  • February 13, 2019

DEJABAR.ID, MAJALENGKA – Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Majalengka, Duki Sunardi mengaku, para perangkat desa terutama Kades sangat prihatin dengan adanya beberapa Kades yang dipanggil oleh pihak kejaksaan.
Padahal, posisi Kades dalam kasus tersebut, tidak tahu menahu. Mereka hanya menjalankan instruksi (untuk mengikuti bimtek Siskeudes) dari pimpinan dalam hal ini Camat dan DPMD.
Tak hanya itu, Duki juga mengaku bersedih, sebab ada salah seorang kades yang sakit hingga meninggal dua hari setelah dipanggil oleh kejaksaan.
“Intinya, kami tidak merasa dirugikan, karena Siskeudes sendiri penting bagi kami. Jadi pelatihan itu besar manfaatnya untuk kami, lagipula kami kan hanya menjalankan instruksi dari DPMD melalui Camat masing-masing,” katanya, Rabu (13/2/2019).
Sementara igu, Pengurus APDESI lainnya Engkos Baskara, yang merupakan Kades Babakan Kareo, Kecamatan Rajagaluh menambahkan, pada waktu itu, APDESI belum terbentuk. Baru terbentuk tanggal 28 April 2018. Sehingga adanya Bimtek Siskeudes tersebut bukan inisiatif atau usulan dari APDESI melainkan murni instruksi DPMD.
Bimtek juga terbagi dalam tiga gelombang, gelombang pertama sudah dimulai tanggal 5-8 Mei 2018, gelombang kedua pada  8-11 Mei, sedangkan gelombang ketiga yaitu pada tanggal 11-14 Mei 2018 yang semuanya digelar di hotel Ibis Bandung, dengan salah satu narasumber ada dari BPK dan BPKP.
“Awalnya setiap desa diminta Rp 25 juta, kades keberatan karena baru keluar Siltap, ADD belum, kita dikumpulkan di Kecamatan lalu di DPMD untuk membahas itu. Kemudian disetujui RP 15 juta. Dengan dalih menurut DPMD bisa dianggarkan dari DD ataupun ADD,” tandasnya.
Menurutnya, para kades merasa keberatan, karena dana tersebut harus dianggarkan dari RKPDes yang kemudian bisa dijadikan APBDes. Jawaban dinas waktu itu, nanti bisa diselipkan di ADD atau DD. Tapi ketika di Bandung, mereka menganulir tidak dari ADD dan DD jadi disarankan dari PAD.
Ditempat yang sama, Bendahara APDESI, Iding Jaenudin merasa keberatan, jika disebutkan ada kerugian Negara, sebab rata-rata setiap kades mengeluarkan biaya tersebut dari dana pribadi, karena mengetahui tidak bisa didanai dari DD maupun ADD.
Iding menambahkan, kenapa waktu itu para Kades mau untuk mengikuti bimtek, karena mereka juga perlu dengan bimtek Siskeudes. Karena temuan dari BPK terhadap dua desa yaitu Maja Utara dan Lengkong Kulon dimana laporan keuangan masih menggunakan manual sementara di kabupaten lain sudah menggunakan Siskeudes.
“Atas dasar itu, daripada di kemudian hari jadi temuan BPK jadi pihak desa ingin menuruti anjuran dan arahan dari BPK melalui dinas dengan melakukan pelaporan data menggunakan Siskeudes tersebut,” ujarnya.
Mereka merasa heran, kades yang mengeluarkan uang dari pribadi tapi kenapa kades juga yang seolah-olah sekarang disalahkan. Padahal kades tidak keberatan dengan itu, lagipula sudah jelas itu merupakan instruksi dari DPMD melalui camat dengan surat edaran nomor 0051/394/DPMD tertanggal 30 April 2018.(jja)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *