SERANG, Dejabar.id – Para tokoh Pendiri Provinsi Banten yang tergabung dalam Lintas Tokoh Banten melakukan dengar pendapat dengan Pimpinan dan para Ketua Fraksi DPRD Banten, Selasa (4/4/23) di Gedung Serbaguna DPRD.
Sederet tokoh Banten tersebut di antaranya Ketua KPK RI pertama, Taufikurrahman Ruki, Sekretaris Pembina Paguyuban Warga Banten (Puwnten) Mardini, Ketua Bakor Pembentukan Provinsi Banten Ali Yahya, Ketua Paguyuban Urang Banten (PUB) Eden Gunawan, termasuk Uday Suhada, Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Banten (KMSB).
Rombongan diterima langsung oleh Pimpinan dan seluruh Ketua Fraksi DPRD Banten.
Ketua DPRD Andra Soni menyambut antusias. “Karenanya saya selain mengajak unsur Pimpinan juga mengundang seluruh Ketua Fraksi DPRD untuk mendengarkan masukan dari para kasepuhan dan pinisepuh yang hadir siang hari ini. Meskipun diawali dengan telponan saja dengan Kang Uday” kata Andra.
Kemudian Uday Suhada didaulat Ketua DPRD untuk memandu acara. “Sebagaimana sikap saya selama ini, saya tidak berbicara figur yang akan diusulkan oleh DPRD ke Kemendagri Kamis mendatang. Tapi sy lebih mengutamakan soal nilai, kriteria. Bahwa Pj Gubernur Banten kedepan harus terbuka merangkul berbagai komponen Banten. Berpijak pada RPD yang sudah ditetapkan oleh Kemendagri dan tidak one man show. Banten tidak bisa dibangun sendirian oleh seorang Pj Gubernur” kata Uday.
Taufikurrahman Ruki dalam pesannya menyatakan “Kami datang untuk menyampaikan pikiran – pikiran, bahwa Pj Gubernur itu harus memiliki kualifikasi yang kompeten dalam segala aspek, yang mumpuni. Kedepan Pj Gubernur harus mampu membangun komunikasi dengan berbagai pihak. Baik dengan seluruh OPD, DPRD maupun masyarakat yang dipimpinnya. Apalagi kita menghadapi pemilu tahun depan. Maka Pj Gubernur menjadi salah satu kunci suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024. Jadi jangan ada istilah, harus orang saya, harus dari partai saya. Jangan.” saran Ruki.
Lebih lanjut Ruki menyinggung soal regulasi, “betul bahwa sebetulnya tidak ada dasar hukum buat DPRD untuk mengusulkan calon. Karena ini adalah hal prerogatif Presiden. Tetapi dalam rangka demokrasi, aspirasi masyarakat harus didengar. Oleh karena itu please dengar aspirasi kami. Kita butuh Pj Gubernur yang kompeten. Jangan lu lagi, lu lagi. Agar Banten ini bisa sejajar dengan provinsi lain yang besar.” papar Ruki.
“Di satu sisi Banten ini pertumbuhannya tinggi, investasinya paling besar, tapi angka penganggurannya nomor 5 tertinggi di Indonesia. Licu. Jadi yang bekerja siapa?. Jadi silakan pilih orang-orang yang memiliki keterikatan emosi dan komitmen kepada rakyat Banten. Tidak harus orang Banten.” ungkap Ruki.
Sementara Sekretaris Dewan Pembina Paguyuban Warga Banten (PUWNTEN) H.Mardini secara tegas menyatakan menolak Al-Muktabar diajukan sebagai Pj. Gubernur Banten oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten.
Menurut H.Mardini, dari sekian Gubernur yang pernah ada, Al-Muktabar adalah yang paling buruk dan tidak komunikatif dengan stakeholder dan dan tidak responsip terhadap keluh-keluhan publik Banten. “mohon maaf ya, saya orangnya terbuka. Al Muktabar itu ibarat anak durhaka,” ungkap Mardini.
“Minta bertemu saja sulitnya minta ampun. Belakangan dia telpon, saya gak angkat. Sudah tidak ada gunanya. Karena itu pesan saya, kalau bisa usulkan nama lain kecuali dia (Al Muktabar)” tukasnya.
Senada dengan Mardini, Ali Yahya, Mantan Ketua Tim Perumus Pembentukan Provinsi Banten di DPR menyebut, Al-Muktabar tidak memahami fungsi manajer. “Jadi, Al Muktabar ini ngurus pegawai saja tidak selesai-selesai hampir setahun. Artinya dia tidak memahami manajerial. Maka jangan diusulkan lagi, siapa saja boleh jangan asal Al-Muktabar. Terbukti gagal,” jelas Ali lagi.
“Bakor telah mengirimkan surat kepada Presiden pada 25 Maret yang lalu. Karena itu dalam kesempatan ini sampaikan pokok-pokok pikiran, sekaligus saya merekomendasikan nama agar dipertimbangkan oleh Fraksi-fraksi dan Pimpinan DPRD untuk diajukan sebagai calon pengganti Al Muktabar, yakni Fadlansyah Lubis.” pungkas Ali.
Diketahui sebelumnya para tokoh Banten ini melakukan pertemuan bertajuk Urun Rembuk Kepemimpinan Banten yang diinisiasi oleh founder SULTANTV Bahroji (1/4), yang rekomendasinya disampaikan ke DPRD. []
