Diduga Revitalisasi Pasar Kranji tabrak aturan, Sanksi Menanti PT. ABB


563
563 points

Dejabar.id, Kota Bekasi – Terkait Pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Kranji Baru dilingkungan revitalisasi dibangun secara permanen diduga tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim mengaku, memang di stopnya pembangunan TPS Pasar Kranji Baru itu pihaknya yang kepada Distaru agar menyetop pembangunannya.

“Itu saya yang minta untuk di stop karena izin IMBnya belum ada. Makanya saya minta di stop kepada Distaru,” ucap Arif kepada awak media Kamis 23/7/2020

Dirinya pun tidak mempermasalahkan pembangunan TPS dilokasi Revitalisasi, pihak ketiga boleh memanfaatkan lahan yang ada. Asalkan harus ada izin IMB saat mendirikan bangunan permanen.

Terkait aset yang hilang Arif tidak ingin menyentuh, karena bukan tanahnya terkait aset. Dan kata dia, untuk aset itu adanya komisi lain.

“Fungsinya dia (TPS-red) mau di bangunan permanen tidak masalah asal tidak di perjual belikan. Mereka PT. Anisa Bintang Blitar (ABB) harus melangkahi izinnya dulu baru bisa meneruskan pembangunannya. Kalau belum ada izin ya ga bisa membangun, kalau masih membangun mereka menabrak aturan, maka akan ada sanksinya,” ujar Arif.

Sementara itu Pejabat Lelang KPKNL Bekasi, Dimar Novensastomo mengungkapkan seluruh bangunan di lingkup Pasar Baru Kranji telah dinilai pihaknya dan sedang dalam proses pengajuan lelang.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi telah mengajukan dokumen lelang. Hanya saja, KPKNL masih menunggu kelengkapan data administrasi yang disyaratkan untuk digelar lelang terbuka.

“Mereka (BPKAD-red) sudah mendaftar secara online. Tapi belum lengkap persyaratannya, Kita juga terus koordinasi dengan mereka, agar mereka dapat melengkapi syarat yang ditentukan,” ungkap Dimar di kantornya di Jl. Sersan Aswan No.8D, RT.002/RW.009, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi.

Di tempat sama, Seksie Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, Teguh Kuncoro, mengatakan seluruh bangunan di Pasar Baru Kranji merupakan satu kesatuan yang telah dinilai (appraisal) pihaknya. Sehingga, pada pelaksanaan lelang terbuka nantinya, peserta yang mengikuti lelang dapat mengecek lokasi bangunan yang akan dilelang.

“Objek seluruh bangunan di Pasar Kranji itu satu kesatuan,” kata Teguh meneruskan informasi yang diperolehnya dari Kasie Penilaian KPKNL Kota Bekasi Sapto Sumunu.

Mengenai dugaan penghapusan atau upaya menghilangkan aset di Pasar Baru Kranji, berupa bangunan di sebelah selatan, menurutnya dapat dikenakan sanksi.

“Seluruh Barang Milik Daerah (BMD) atau Barang Milik Negara (BMN) ada pertanggungjawabannya. Merusak atau menghilangkannya juga dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku,” terangnya (Mad)


Like it? Share with your friends!

563
563 points