Press ESC to close

Digugat Perusahaaan Pembakar Hutan, Profesor ini Panen Dukungan

  • October 10, 2018

DEJABAR. ID, BOGOR-Seorang Guru Besar Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero Saharjo, digugat PT Jatim Jaya Perkasa (PT JJP), sebuah perusahaan yang divonis pembakar hutan di Rokan Hilir, Riau, ke Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Bambang Hero digugat PT JJP senilai Rp 510 miliar, karena menjadi saksi ahli dari Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Aksi gugatan pihak perusahaan terhadap akademisi ini, kini tengah mencuat hingga munculnya petisi di change.org dengan tagar Selamatkan Pejuang Lingkungan Bambang Hero#SaveOurHero#PengadilanNegeriCibinong. Petisi yang dinisiasi oleh Boenk Aldoe ini telah ditandatangi 21581 pendukung yang meminta untuk selamatkan Banmbang Hero selaku penyelamat lingkungan.
Petisi tersebut menilai gugatan kepada Bambang ini dinilai salah alamat karena seharusnya yang digugat Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
” Lagian gugatan ini salah alamat. Kalau PT JJP nggak terima, mereka harusnya gugat KLHK sebagai pihak yang menggugat mereka. Apalagi menurut UU 32/2009, orang yang perjuangkan hak atas lingkungan hidup itu nggak bisa dituntut atau digugat. Kesaksian Pak Bambang Hero di depan majelis hakim juga terbukti benar dan dijadikan pertimbangan hakim memutus perkara,” demikian salah satu bunyi petisi.
Dampak dari gugatan kepada saksi ahli ini pun bisa membungkam para saksi ahli yang lain, dalam melakukan tugasnya dan usahanya menyelamatkan lingkungan Indonesia.
” Pak Bambang Hero juga bukan cuma ahli lingkungan. Tapi juga “hero” kita karena ia sudah lama bantu pemerintah dalam ratusan kasus untuk selamatkan lingkungan Indonesia. Berkat ilmu dan jasanya, banyak perusahaan perusak lingkungan yang akhirnya dihukum” tambah petisi tersebut.
Isi petisi ini meminta agar Pengadilan Cibinong Bogot untuk menolak gugatan tersebut karena dirasakan tidak masuk akal.
Sementara itu, Rektor IPB, Arif Satria menyatakan, akan melindungi Bambang Hero, dosen yang sedang menjalankan tugas sebagai saksi ahli dalam membela negara.
“Kriminalisasi terhadap saksi ahli di pengadilan adalah langkah yang sama sekali tidak tepat dan merusak tatanan hukum. Kalau setiap saksi ahli bisa dikriminalisasi maka saya yakin tidak akan ada orang yang bersedia menjadi saksi ahli, dan kalau ini terjadi maka akan makin mempersulit hakim dalam mengambil putusan” ujar Arif.
Rektor pun menambahkan negara harus melindungi para dosen yang menjadi saksi ahli, lebih-lebih saksi ahli dalam membela negara, dan meminta perlindungan kepada dosen harus makin diperkuat, salah satunya pemerintah perlu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Perlindungan dosen dan guru sebagai implementasi UU Dosen dan Guru.
” Meski sebenarnya perlindungan utk saksi ahli dalam kasus lingkungan sudah ada, seperti Pasal 66 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.
“Juga, pada Pasal 76 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan bahwa pelapor dan informan tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan dan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya,” pungkas Rektor. (AWK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *