Dirut PDAM Tirta Patriot Kota Bekasi Diminta Rampingkan Pegawai


Bekasi – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Patriot Kota Bekasi terindikasi melanggar peraturan menteri dalam negeri (Permendagri) No 2 tahun 2008 dan PP 54 tahun 2017 terkait jumlah pegawai.

Sekretaris Rumah Aspirasi Bekasi Azka Zine menyatakan, PDAM Tirta Patriot telah melanggar Permendagri terkait susunan organisasi Direksi serta karyawan PDAM. Seharusnya sesuai Permendagri nomor 2 tahun 2007, Direksi PDAM Tirta Patriot berjumlah 1 atau paling banyak 2. kepada awak media, Kamis, (4/5/2020).

“Direksi PDAM TP berjumlah 1 orang paling banyak 2 sedangkan sekarang kita ketahui direksi ada 3 dengan jumlah pelanggan 33.100 SL sedangkan karyawan harus 1000 pelanggan 1 karyawan berarti PDAM melanggar Permendagri,”pungkasnya.

Azka juga menegaskan, Dirut PDAM Tirta Patriot harus mengumumkan jumlah penambahan pegawai jangan sampai keuangan terserap banyak untuk biaya gaji .

“Dirut harus transparansi dalam peningkatan jumlah pegawai di PDAM tirta Patriot, udah tau melanggar aturan masih mengambil pegawai tanpa ada seleksi, saya melihat ada indikasi nepotisme yang kental, jumlah PAD yang diberikan ke daerah lebih kecil banyakan biaya gaji pegawai”ujarnya

PDAM TP diminta segera merampingkan Pegawai, pegawai yang overload membuat kinerja pegawai berkurang dan pembengkakkan keuangan perusahaan.

“Kami minta agar Dirut segera merampingkan pegawai, dengan mengadakan uji kopetensi bagi para pegawai jangan ampe membebanin keuangan perusahaan, lebih baik digunakan untuk peningkatan PAD Kota Bekasi” ucap azka

Azka juga heran dimasa wabah Covid 19 semua BUMN memberi pemotongan harga bagi semua pelanggan dan pemerintah memberikan bantuan buat warga PDAM TP tidak memberi pemotongan harga tarip air.

“Saya heran liat PDAM TP dimasa covid 19 semua BUMN memberikan pemotongan harga pembayaran dan pemerintah memberi bantuan kepada masyarakat, PDAM TP malah tidak memberikan Potongan Harga tarip, saya curiga ada masalah di keuangan diperusahaan tersebut, kalo perlu Kejaksaan harus segera melidik PDAM TP secepatnya” tutup Azka