Hakim PN Ciamis Alihkan Tersangka WN Korea Tahanan Kota, Kuasa hukum lapor KY


CIAMIS,– Sidang dugaan pemalsuan tandatangan transaksi penarikan bank Mandiri dengan terdakwa warga negara Korea, di Pengadilan Negeri (PN) Ciamis, cukup menarik perhatian.

Pasalnya, sidang perkara pidana No Lp/16/B/I/2020/JBR/SPKT res Ciamis dengan terdakwa YJH alias Yoem, menjadi tahanan kota, setelah majelis hakim PN Ciamis yang diketuai David Pangabean, memutuskan mengalihkan status tahanan terdakwa.

“Saya tidak paham apa pertimbangan hakim yang berani memutuskan hal tersebut (pengalihan status tahanan). Padahal awal tahun 2020 terdakwa pernah di vonis oleh hakim yang sama dalam perbuatan melawan hukum. Seharusnya hakim tidak gegabah dalam memutuskan pengalihan status tahanan, apalagi pelapor juga sama sama warga negara Korea Selatan,” ungkap Kuasa Hukum pelapor, Muhamad Ijudin Rahmat, di PN Ciamis, Selasa, (15/12).

Ia menambahkan, terdakwa banyak merugikan kliennya. Bahkan saat diputus bersalah pada Februari 2020 lalu di PN Ciamis, terdakwa juga diduga telah menghilangkan barang bukti.

“Yoem diduga menghilangkan barang bukti dari kepemilikan pabrik atas klien kami. Apa lagi kartu atm dan buku tabungan bank Mandiri saja di akui terdakwa terbakar dalam peristiwa kebakaran pabrik PT SND. Padahal nyatanya atm dan buku itu ada dan di pakai untuk mencairkan uang milik klien kami saat klien kami berada di Korea. Ini bukan masalah kecil, klien kami yang juga warga Korea Selatan banyak di rugikan oleh terdakwa seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara,”papar Ijudin.

Ijudin pun berencana akan melaporkan peristiwa tersebut ke Komisi Yudisial dan Majelis Kehormatan Hakim di Mahkamah Agung (MA).

Ijudin yang juga Ketua DPP LBH Manggala Garuda Putih mencium ada sesuatu yang membuat hakim memutuskan pemindahan status tahanan terdakwa.

“Semoga Komisi Yudisial segera turun menanganinya,” harap dia.

Ijudin pun berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di PN dan Polres Ciamis dalam waktu dekat, memprotes putusan hakim tersebut, agar masalah ini dapat menjadi perhatian publik dan menyangkut harga diri negara karena keduanya merupakan Warga Negara Asing, yang wajib di lindungi hak-hak hukumnya.

“Aksi tentunya dengan mengedepankan protocol kesehatan,”pungkas Ijudin. [mae]