JAKARTA, Dejabar.id – Politik identitas menjadi salah satu isu utama yang perlu diwaspadai menjelang Pemilu 2024. Pembelahan dan polarisasi yang sangat kuat di kelompok masyarakat menjelang Pemilu 2024 semakin nyata.
Politik identitas harus dikelola dengan baik agar tidak menghambat laju pertumbuhan demokrasi di Indonesia.
“Indonesia adalah pemeluk sistem demokrasi pertama di dunia. 1955 Indonesia sudah menerapkan one man one vote. Setelah reformasi, demokrasi Indonesia harus terus terjaga,” ujar Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia dalam talkshow bersama Sultan TV, Kamis (20/10/2022).
Islah menyebut, politik identitas dapat memecah belah dan mempengaruhi stabilitas pemerintahan.
“Stabilitas Pemilu tak bisa dihitung dari pemilihan ke pemilihan. Namun seberapa kuat negara hadir untuk memprovide keadilan. Sementara keadilan sendiri bukan hal yang mudah untuk diwujudkan,” tuturnya.
Ia menyebut, tagline Pemilu 2024 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) ”Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa”, dinilai bukan tanpa maksud tertentu.
Dengan tagline tersebut, KPU justru menginginkan pemilu menjadi sarana untuk mengintegrasikan bangsa, bukan memecah belah. Namun, banyak kelompok tertentu yang sangat nyaman menunggangi agama untuk politik.
“Selama orang masih percaya Tuhan, ideologi berbasis agama akan terus tumbuh,” katanya.
“Sebenarnya demokrasi di Indonesia tak pernah keluar dari ajaran Islam, yang kemudian menyesuaikan dengan peradaban manusia. Indonesia menganut demokrasi berdasarkan kesepakatan bersama, yakni Pancasila,” pungkasnnya.
Karena itu, baik masyarakat, penegak hukum, maupun institusi pemerintah perlu bekerja sama menciptakan kontestasi politik yang sehat untuk mencegah politik identitas muncul dan menguat kembali. []
Leave a Reply