Dejabar.id, Cirebon – Pengembangan kawasan Segitiga Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati) menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengembangkan kawasan perekonomian dan pariwisata. Untuk itu, pemerintah semakin gencar melakukan pengembangan di kawasan tersebut.
Seiring dengan diresmikannya Tol Cipali yang membelah kawasan ini, dibukanya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, serta menjelang dibukanya Tol Cisumdawu nanti, menjadi pintu gerbang kawasan yang digadang-gadang akan menjadi salah satu kekuatan perkonomian di Jawa Barat. Meskipun begitu, tetap harus ada beberapa hal yang diperhatikan dalam pengembangan kawasan Segitiga Rebana tersebut.
Adapun beberapa hasil pengembangan Kawasan Segitiga Rebana yang sudah dimulai seperti pengembangan industri, pengoptimalan Waduk Jatigede, dibangunnya Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, serta pembangunan Pelabuhan Patimban.
Menurut Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, Iendra Sofyan, keberadaan kawasan Segitiga bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Bahkan, saat ini laju pertumbuhannya sudah berada di atas rata-rata nasional.
“Pak Gubernur sendiri ingin tetap mempertahankan prestasi tersebut dan kalau bisa ditingkatkan,” jelasnya dalam Diskusi Ekonomi dengan tema ‘Peluang dan Tantangan Pengembangan Kawasan Segitiga Rebana’ di Aston Cirebon Hotel, Kedawung, Kabupaten Cirebon, Selasa (39/10/2019).
Dengan keberadaan kawasan ini, lanjutnya, maka pembangunan antara wilayah barat dan timur Jawa Barat akan merata. Sehingga, wilayah-wilayah yang ada di dalam kawasan ini sepeti Ciayumajakuning, akan turut berdampak positif.
Meskipun begitu, tambahnya, tetap ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah, baik itu dari Provinsi maupun daerah. Contohnya seperti mematangkan rencana pengembangan dan perekonomian di kawasan Segitiga Rebana, menyiapkan beberapa proyek atau sektor investasi yang menjadi potensi di Jawa Barat, adanya regulasi yang kuat antara bupati dan walikota, sinkronisasi antara Gubernur dan Bupati atau Walikota, serta meminimalisir resiko pembangunan yang akan terjadi.
“Kawasan ini harus didorong juga oleh pemerintah daerah dan provinsi, agar wilayah timur Jawa Barat menjadi pusat perkonomian dan juga sektor pariwisata,” pungkasnya.(Jfr)
Leave a Reply