Kinerja Lembek! Kejari Subang Didemo Ratusan Massa Ormas & LSM


SUBANG – Geram dengan kinerja Kejari Subang yang dinilai lembek dalam menangani sejumlah kasus laporan Korupsi di Kabupaten Subang. Ratusan massa gabungan ormas dan LSM seperti Jampang Pantura, LSM AKSI (Anti Korupsi Seluruh Indonesia), LSM Pendekar dan LSM ALSYS, menggruduk Kejaksaan Negeri (Kejari) Subang. Kamis(20/1)

Ratusan massa ormas dan LSM tersebut menuntut penegakkan hukum atas sejumlah kasus dugaan korupsi di Subang, Karena selama ini para pendemo menilai Kejari hanya mencari “Jangkrik bukan mencari tikus”

Dalam aksi mengkritisi kinerja Kejari Subang, massa aksi juga melepaskan puluhan Jangkrik, sebagai simbol lemahnya kinerja Kejari Subang.

Dalam aksi demontrasi di depan Kantor Kejari Subang tersebut, para pimpinan LSM dan ormas dalam orasinya meminta aparat hukum khususnya Kejaksaan Negeri Subang agar bertindak cepat dalam mengusut berbagai kasus korupsi di Kabupaten Subang seperti halnya kasus korupsi SPPD Fiktif DPRD Subang.

Aksi yang sempat memanas karena Kepala Kejari Subang tak kunjung keluar menemui para pendemo membuat para pendemo geram sehingga meminta masuk untuk berdialog langsung dengan Kajari Subang.

Perwakilan pendemo yang terdiri dari pimpinan LSM seperti Warlan, Nurul Mukmin, Wahyudin Pendekar akhirnya berhasil menemui Kajari, sambil menyerahkan satu box besar berisi dokumen laporan kasus korupsi di Subang.

Usai berdialog dengan Kajari Subang, Ketua LSM AKSI, Warlan, menegaskan, kasus SPPD fiktif DPRD Subang dengan dua terpidana yakni mantan Sekda Subang H Aminudin dan Staf Setwan Johan Maydar, belum selesai.

“Kasus SPPD fiktif ini belum selesai,karena baru menangkap 2 orang sementara sisanya belum.Padahal kasus tersebut hampir melibatkan seluruh anggota dewan dan pimpinan dewan” tandas Warlan

Warlan juga mengaku memiliki dokumen putusan pengadilan SPPD fiktif yang didalamnya mengindikasikan keterlibatan unsur pimpinan DPRD Subang saat kasus itu terjadi.

Karena itu, kita akan melakukan pelaporan baru kasus SPPD Fiktif dengan sejumlah bukti baru berdasarkan dokumen pengadilan tersebut. Sebab kita ingin mempertanyakan kemana aliran uang kasus SPPD senilai Rp835 jutaan itu dinikmatinya.

“Saya akan bikin laporan baru soal kasus SPPD tersebut, di situ jelas ada kerugian negara Rp835 jutaan, kita pertanyakan kemana uang itu, siapa saja yang menikmatinya. Ini kan harus diusut tuntas,” tegasnya.

Pihaknya juga menyebut, SPPD itu jelas dilakukan berdasarkan rapat bamus DPRD, sehingga tidak mungkin tidak diketahui oleh pimpinan dewan.

“Kalau memang di kasus itu ada tandatangan pimpinan yang dipalsukan, kenapa tidak dilaporkan ke penegak hukum, kenapa juga tidak dilakukan uji labfor untuk memastikan otentikasi tandatangan tersebut. Kalau benar ada pemalsuan, itu jelas ranah pidana umum,” tuturnya.

Karena itu, pihaknya mendesak Kejari Subang agar membuka kembali dan melanjutkan penuntasan kasus SPPD Fiktif tersebut.

“Harusnya di kasus ini ada tersangka baru kalau penegakkan hukumnya dituntaskan,, masa kasus berjamaah hanya mengkandangkan dua orang” tegas Warlan.

Saat dikonfirmasi usai aksi demo, Kepala Kejari Subang I Wayan Sumertayasa, didampingi Kasi Intelejen dan Pidsus, mengatakan jika selama ini tidak adanya rilis kasus bukan berarti Kejari Subang tidak bekerja.

“Sebagai aparat penegak hukum kami dari Kejari Subang dan jajaran bukan berarti tidak bekerja, selama ini kami kerjakan banyak hal yang erat kaitannya dengan penegakan hukum di Subang, namun belum bisa kami sampaikan karena beberapa masih dalam tahap penyelidikan,” katanya.

Sebagai lembaga penegak hukum, Wayan juga menegaskan jika Kejari Subang selama ini sangat mengapresiasi kritik yang datang dari masyarakat, jangankan yang membangun dan positif, yang kritik sebaliknya juga Wayan mengaku jika Kejari Subang selalu tanggapi.

“Kritik itu kan sebagai bahan evaluasi kedepannya, untuk menjadi lebih baik, jadi mau positif atau sebaliknya, kita pasti tanggapi,” tambahnya.

Sekali lagi dia menegaskan jika Kejari Subang diam selama ini bukan berarti tidak bekerja. Disamping terus melakukan reformasi birokrasi Kejari Subang juga sedang melakukan banyak inovasi yang menyeluruh yaitu penegakan hukum.

“Yang jelas tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum, kita juga mau menuntaskan semua kasus aduan hukum yang ada di Subang, namun apa daya kita juga harus disesuaikan dengan SDM yang ada, Jaksa saya juga tidak banyak,” tegasnya. (Ahya Nurdin)


Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals
List
The Classic Internet Listicles
Countdown
The Classic Internet Countdowns
Open List
Submit your own item and vote up for the best submission
Ranked List
Upvote or downvote to decide the best list item
Meme
Upload your own images to make custom memes
Video
Youtube and Vimeo Embeds
Audio
Soundcloud or Mixcloud Embeds
Image
Photo or GIF
Gif
GIF format