Komisi III DPR RI Apresiasi Kinerja Kejati Banten


Dejabar.id – Langkah Taktis Kejati Banten banjir pujian dalam menindak kasus korupsi di Banten mendapatkan apresiasi dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI disela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Antara Kejaksaan Agung RI dan Komisi 3 DPR di Ruang Rapat Komisi 3 DPR RI, Senin (14/6).

Kejaksaan Tinggi Banten disebut layak menjadi contoh bagi kejaksaan daerah lainnya dalam penegakkan hukum dan pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dan upaya mendorong Realisasi Investasi di Daerah.

Apresiasi untuk Kejati Banten disampaikan Anggota Komisi 3 DPR RI Asal Banten, Achmad Dimyati Natakusumah. Dimyati menyebutkan, Kejati Banten berhasil meraih WBK pada tahun 2020, serta berhasil meloloskan investasi senilai 59 triliun rupiah. “Saya apresiasi Pak Kejati, Pak Nana. Tak hanya berhasil dalam penegakkan hukum, tetapi juga dalam kaitan investasi di Banten,” tegas Dimyati. Maka hal tersebut disebut Dimyati dapat menjadi tolak ukur yang sangat baik bagi Kejati daerah lainnya dalam kaitan kinerja.

Hal senada disampaikan pula oleh Anggota Komisi III DPR RI, Moch. Rano Al Fath. Lebih spesifik ia menyebut Kejati Banten telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam kaitan pengusutan korupsi dana hibah pondok pesantren. “Dana hibah ponpes yang kecil saja diambil. Ini dana untuk keagamaan. Maka saya sangat apresiasi Pak Kejati Banten yang dengan tegas menetapkan tersangka.” ujar Rano. Rano juga menyinggung soal korupsi pengadaan masker yang juga menjadi perhatian bersama.

Untuk diketahui, Kejaksaan Tinggi Banten telah berhasil mengungkap dua kasus korupsi besar. Kasus pertama adalah korupsi dana hibah pondok pesantren dan telah menetapkan tiga tersangka korupsi hibah ponpes tahun 2018 sebesar Rp66,280 miliar dan tahun 2020 berjumlah Rp117 miliar. Terduga pelakunya yakni ES, IS sebagai mantan Kabiro Kesra Banten dan TS sebagai kepala tim verifikasi.

Kedua adalah kasus korupsi pengadaan masker pada Dinas Kesehatan Banten. Kejati tetapkan tiga orang tersangka kasus pengadaan masker COVID-19 tahun anggaran 2020 senilai Rp 3,3 miliar. Total kerugian negara atas korupsi masker jenis KN95 ini senilai RP 1,6 miliar. []