Komisi VI DPR RI: Harus Ada Sinergitas Antar BUMN



Dejabar.id
, Cirebon – Dalam membangun Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, harus ada sinergitas kepentingan antar seluruh BUMN yang ada. Untuk itu, persoalan-persoalan yang ada harus bisa diselesaikan demi keberlangsungan perkembangan BUMN secara menyeluruh.

Hal tersebut itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron usai melakukan pertemuan dengan BUMN di Jawa Barat yang bertempat di Aston Cirebon Hotel, Jumat (7/2/2020).

“Sinergitas seperti ini yang harus dilakukan semua BUMN,” jelasnya.

Pria yang akrab disapa Kang Hero ini melanjutkan, ada tiga hal persoalan yang ada di BUMN, yakni kemampuan keuangan internal, persoalan regulasi, dan persoalan korelasi. Salah satu contohnya adalah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dengan mengurai persoalan, kemudian mencarikan solusi akan ketahuan bagaimana memajukan BUMN, bagaimana peran langsung memberikan dampak kesejahteraan rakyat, dan dapat menopang pertumbuhan secara nasional.

“Ini bisa membantu usaha di daerah harus terkorelasi dengan BUMN yang ada di sektor pangan,” jelasnya.

Kang Hero menambahkan, sinergitas bukan berarti hanya dibangun dari sesuatu pekerjaan besar, tetapi pekerjaan yang terkorelasi langsung dengan rakyat. Baik dari sisi ketersediaan modal (Capital) maupun dari sisi ketersediaan Oppurtunity.

“Kalau BUMN tidak memberikan kontribusi, rakyat tidak bisa apa-apa,” lugasnya.

Dijelaskan Kang Hero, bahwa esensi membangun BUMN bukan sekedar sebagai pohon fiskal (keuangan negara), akan tetapi BUMN sebagai perwujudan dari ekonomi Pancasila. Artinya, harus adanya keseimbangan antara swasta sebagai pendorong pertumbuhan, sedangkan BUMN juga sebagai badan usaha pelaksanaan penugasan pemerintah.

“Kalau swasta penuh artinya persaingan usaha sempurna berarti Liberalis. Kalau semua dikuasai negara berarti ekonomi sosialis,” pungkasnya.(Jfr)