Koperasi BBS Apresiasi KLHK Tindak Penambang Liar


Jakarta – Penangkapan para penambang liar yang menggali lahan hutan lindung mempergunakan alat berat dan alat transportasi angkutan dumptruk untuk mengambil material alam limstone di daerah Klapanunggal Bogor Jawa Barat Senin 31 Agustus 2020 patut untuk diapresiasi.

“Kami berharap agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih merutinkan semua instrumen penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) mereka agar pengrusakan hutan di Jawa Barat tidak semakin parah,” ujar Moch Gunawan Abdillah, Wakil Ketua Koperasi Bogoh Bumi Sunda (BBS), Selasa (1/9).

Gunawan melanjutkan, proses penyidikan oleh PPNS KLHK nanti harus tetap bisa membangkitkan irama aktif penuntut umum dari Kejaksaan Agung RI karena sepengamatan kami bahwa persepsi antara PPNS KLHK masih belum maksimal selaras dengan penuntut umum untuk bersama-sama dilanjutkan sampai ke sidang di depan pengadilan.

Sayang sekali jikalau sesama insan negara namun tidak mampu untuk maksimal memenjarakan para pengtusak hutan. Ini sangat disayangkan, tambah Gunawan yang secara khusus memiliki tugas bidang Jasa Penggunaan Kawasan Hutan Di Luar Sektor Kehutanan pada koperasi BBS.

“Oleh karenanya kami mendesak agar KLHK idealnya sesegera mungkin mengkonsolidasikan diri dengan institusi Kejagung RI agar upaya penegakan hukum oleh negara mampu memberi efek jera kepada para pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut,” ungkapnya.

Disisi lain, KLHK juga harus bisa memiliki kanal untuk meminimalisir kasus-kasus seperti itu. Artinya, upaya hukum yang belum maksimal itu disejajarkan dengan cara menemukan metode-metode tertentu yang lebih baik lagi dalam hal tata kelola yang bisa menjaga keberlangsungan hutan lindung, namun tidak menabrak aturan dengan pelibatan peran masyarakat. KLHK tidak baik jikalau terlalu menutip diri hanya dengan dalih bersandar pada aturan, semrntara aturan mereka sudah tertinggal jauh oleh peradaban sekarang.

“Kami yakin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mau untuk mencarikan cara untuk melibatkan publik menggunakan regulasi yang diupgrade sesuai perkembangan saat ini,” tambahnya.