Megawati dan SBY Tunjukkan Kemanusiaan Lebih Penting daripada Politik


DEJABAR.ID, JAKARTA-Situasi mengharukan dan teladan ditunjukkan oleh tokoh bangsa antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat pemakaman mendiang Ani Yudhoyono.
Menurut Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, semua orang patut mengambil suri tauladan dari sikap yang ditunjukkan oleh Megawati dan SBY.
“Ibu Mega memberikan suri teladan bahwa urusan politik harus dibedakan dengan urusan kemanusiaan,” kata Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah seperti dikutip dari Beritasatu.
Hal itu disampaikan Basarah dalam acara halalbihalal yang dirangkai dengan kegiatan Peringatan 118 Tahun Lahirnya Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Sukarno, dan Haul ke-6 Wafatnya mantan Ketua MPR Taufiq Kiemas di Kantor PA GMNI, Jakarta, Sabtu (8/6/2019).
“Meski Pak SBY pada Pemilu 2019 sebagai Ketum Partai Demokrat (PD) menjadi pendukung Pak Prabowo- Sandi, tidak membuat Ibu Mega tidak memberikan simpati, empati, rasa kemanusiaan pada dukacita yang dialami pada keluarga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono,” ujar Basarah.
Basarah menyebut, dengan pemahaman yang utuh bahwa urusan politik dan urusan kemanusiaan harus dipisahkan, Ibu Mega datang bukan hanya secara simbolik menggunakan baju hitam sebagai tanda dukacita, tetapi juga memberikan semangat kepada Pak SBY dan keluarga atas berpulangnya Ibu Hj Ani Yudhoyono.
Basarah menyatakan, seluruh pihak juga perlu mengapresiasi respons keluarga SBY. Misalnya kehadiran dua putra SBY yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) pada acara Idulfitri hari pertama di kediaman Megawati.
Di sisi lain, mengenai kemungkinan PD bergabung mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Basarah, PDIP sebagai partai nasionalis tentu ingin bekerja sama dengan semua kekuatan bangsa Indonesia.
“Tetapi mengenai cara dan pola kerja sama politik terkait kabinet itu keputusan final ada di presiden terpilih selaku pemegang hak prerogatif. PDIP menyerahkan kepada presiden terpilih yang akan ditetapkan MPR pada 20 Oktober,” ungkap Basarah.(red/beritasatu)