CIREBON ,- Pemerintah Kota Cirebon menargetkan tahun 2022 ini Kota Cirebon bisa meningkatkan level sebagai kota layak anak dari madya ke nindya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno menjelaskan, bahwa indikator yang ada pada kota layak anak ini bisa meningkatkan perlindungan anak, terutama di sekolah dan pesantren.
“Kita tahu banyak kasus yang dialami anak, baik kekerasan secara fisik maupun psikis. Melalui pemenuhan indikator kota layak anak, kita ingin meningkatkan pelayanan perlindungan anak dengan memenuhi hak anak,” jelasnya, Kamis (24/2).
Guna mewujudkan itu, lanjut Budi, pihaknya bekerja sama dengan lembaga pendidikan, baik Dinas Pendidikan maupun Kementerian Agama. Hal itu untuk menyasar sekolah dan pesantren.
“Melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan itu, harapannya tidak ada kasus yang kadaluarsa atau terlalu lama baru diungkap,” tuturnya.
Salah satu indikator lembaga pendidikan layak anak, lanjut Budi, orang tua atau orang dewasa yang ada di sekolah memiliki pemahaman tentang anak, serta implementasinya melalui perlindungan dari kekerasan, serta memfasilitasi hak anak selama di satuan pendidikan.
“Tahun lalu belum tersentuh, dan tahun ini kita sudah banyak keliling sekolah dan pesantren untuk memberikan pemahaman melalui sosialisasi tentang hak anak,” katanya.
Pihaknya mengapresiasi kepada lembaga pendidikan yang sudah memiliki komitmen, bahkan ingin mendeklarasikan menjadi layak anak. Hal itu menandakan ada semangat dan keinginan.
Selanjutnya, Budi juga mengatakan perihal indikator layak anak di sekolah, yakni tidak adanya aturan hukuman bagi anak yang tidak positif, serta mengatur tata tertib yang mempertimbangkan kepentingan anak.
“Indikator kebutuhan anak yang diperhatikan itu, misalnya sarana dan prasarana bermain yang dipenuhi,” katanya.
Soal target sekolah layak anak tahun ini, Budi ingin seluruh sekolah mendapat predikat layak anak. “Bersama Disdik sudah ada komunikasi, targetnya seluruh sekolah. Tapi kita tidak ingin hanya angka, melainkan substansi juga terpenuhi,” harapnya.
Di sisi lain, pihaknya membuka layanan konsultasi keluarga pengaduan kekerasan perempuan dan anak. “Bisa diakses melalui whatsapp, kemudian dijadwalkan pertemuan. Rahasia pasti dijamin karena ada kode etik,” katanya. (jupri)
