PTSL 2019 Kota Bekasi Gagal, Kepala BPN akan Dilaporkan ke Menteri


Bekasi – Program Pendaftaran Tanah Sistematik Langsung (PTSL) di Kota Bekasi menuai kritik dari kelompok Cipayung, Dedi Prabowo Wakil Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GmnI) Bekasi ditemui dejabar.id di sekretariat bersama (Sekber) Kelompok Cipayung (5/2/2020) di jalan Chairil Anwar Kota Bekasi.

Bowo menerangkan program PTSL merupakan agenda kerja Presiden Jokowi yang terkait legalitas tanah bagi warga yang belum mempunyai sertifikat tanah, dapat memperoleh tanpa ada biaya yang mahal.

“PTSL merupakan program agenda dari Presiden Jokowi yang memsertifikatkan tanah rakyat tanpa kena biaya mahal dan diperkuat juga dengan SKB 3 menteri terkait aturan biayanya” ucap bowo.

Polemik yang terjadi dimasyarakat Kota Bekasi terkait PTSL sangat disesalkan, BPN yang seharusnya mengawal program tersebut ternyata tidak bisa memberikan pelayanan terbaik.

“Hari ini di Kota Bekasi muncul berbagai permasalahan terkait PTSL dari tahun 2018, 2019 yang belum jadi sertifikat serta dugaan pungli yang dilakukan oleh para pejabat yang melakukan pendataan PTSL” ucap Bowo.

DPC GMNI Bekasi menduga Kepala Kantor BPN belum mampu menata dan memberikan Pelayanan yang terbaik buat masyarakat Kota Bekasi.

Ditempat terpisah ketua umum PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Bekasi Muhammad hisyam menjelaskan, PTSL harusnya menjadi program terbaik presiden Joko Widodo jangan sampai menjadi ajang pungli bagi para pejabat BPN Kota Bekasi.

“PTSL adalah program terbaik presiden Jokowi jangan sampe menjadi ajang pungli ditingkat bawah, pungutan biaya yang melebihi SKB 3 menteri tentunya mencederain program tersebut” ucap hisyam

Dalam waktu dekat ini kami kelompok Cipayung akan menyurati Kementerian Agraria dan Tata Ruang Terkait PTSL yang penuh masalah di Kota Bekasi.

“Dalam waktu dekat ini kami kelompok Cipayung akan menyurati menteri agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil terkait program PTSL di Kota Bekasi yang terindikasi banyak masalah dan banyaknya keterlambatan sertifikat yang belum jadi seperti yang dikeluhkan oleh masyarakat” tutup Hisyam (Mad/**)