Reses Abdul Rozak Usulkan Setiap Kelurahan di Kota Bekasi Miliki TPU


BEKASI – Anggota DPRD Kota Bekasi asal Fraksi Demokrat, Abdul Rozak mengatakan tingginya jumlah penduduk tidak berimbang dengan lahan Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi.
Menurutnya, dengan jumlah penduduk yang mencapai 3 juta jiwa, sepantasnya di setiap Kelurahan tersedia pemakaman umum.

“Tingkat populasi dan urbanisasi sangat tinggi di kota metropolitan ini. Sementara ketersediaan lahan TPU milik pemerintah terbatas, bahkan terpusat di TPU Pedurenan. Ini harus menjadi pekerjaan yang diselesaikan dan saya usulkan agar setiap kecamatan dan kelurahan memiliki TPU sendiri,” ujar Abdul Rozak, usai melaksanakan kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat atau Reses I DPRD Kota Bekasi, di RT 1 RW 3 Kelurahan Durenjaya Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (28/2/2020) malam.

Dikatakan politisi yang duduk sebagai Ketua Komisi I ini, pihaknya pernah menyambangi TPU Pedurenan Kecamatan Mustikajaya, beberapa waktu lalu. Menurutnya, TPU Pedurenan tidak refresentatif untuk menampung angka kematian yang mencapai 4.800 jiwa pertahun.

“Secara resmi Pemerintah baru memiliki tiga Tempat Pemakaman Umum, TPU Perwira dengan luas 15 hektar, TPU Pedurenan 13 hektar siap pakai dan di TPU Jatisari 10 hektar. Beberapa kurun waktu ke depan, TPU ini tidak memadai, apalagi TPU Perwira juga sudah padat,” bebernya.

Selain itu, Abdul Rozak juga menyoroti soal kewajiban setiap pengembang properti pemukiman baik vertikal maupun horisontal dalam menyediakan lahan TPU. Secara kolektif, dikatakannya, pengembang hanya menyetor ke kas daerah untuk dibelanjakan lahan TPU. Namun, belanja yang dilakukan eksekutif, dinilai belum transparan kepada publik. Sehingga pihaknya meminta instansi yang membawahi bidang ini terbuka terkait pemasukan dan belanja TPU.

“Jumlah properti terus bertambah, apartemen terus di bangun dibeberapa lokasi, tapi belanja lahannya belum terlihat. Saya minta eksekutif transparan dan merumuskan solusi tentang pengadaan lahan TPU bersama DPRD. Ini demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Tidak hanya itu, dalam pemaparan kegiatan Resesnya, Abdul Rozak juga membeberkan bahwa Pemerintah Kota Bekasi memiliki Badan Sosial Responsibility (BSR) yang mengelola anggaran Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang berinvestasi di Kota Bekasi.

Dia mempertanyakan pengalokasian anggaran yang dikelola BSR serta mengusulkan agar CSR dari perusahaan di masing-masing wilayah dibelanjakan untuk lahan TPU.

“Pembebasan lahan TPU bisa juga dibebankan melalui CSR. Jadi tidak harus semua melalui APBD. Intinya, jika eksekutif memang serius, semua masalah selalu ada jalan keluarnya, asalkan niat mereka tulus bukan semata untuk cari proyek dan keuntungan pribadi,” tandasnya. (Mad/**)