Lembaga Adat Suku Baduy, yang diwakili oleh Heru Nugroho membuat surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo untuk menghapus Baduy sebagai destinasi wisata. Tak hanya itu, mereka juga ingin agar Baduy dihapuskan dari Google.
Heru dan 3 anggota tim lainnya yaitu Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara diberi mandat Lembaga Adat Baduy untuk bisa menyampaikan aspirasi dan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden, serta beberapa Kementerian dan perangkat daerah wilayah Banten.
“Yang terpikir oleh kami sekarang adalah gini, kirim surat ini dulu (yang pertama). Kalau belum ditanggapi, ya kirim surat kedua dengan isi yang sama. Kalo belum juga ditanggapi, ya kirim surat ke-tiga. Dan seterus-nya, sampe pemerintah ngeh. Itulah yang ada dalam benak kami sekarang,” ungkap Heru seperti dilansir detik.com, Senin (6/7/2020).
Namun Heru diberi pesan oleh Lembaga Adat Suku Baduy, agar jangan sampai dalam menyampaikan keinginan mereka ini lewat jalur hukum alias melalui lembaga peradilan. “Saya dapat pesan, supaya tidak harus pake jalur hukum. Adat Baduy tidak suka dengan perselisihan, cara hukum berkonotasi seperti perselisihan,” imbuh Heru.
Heru lebih mengedepankan jalur musyawarah, dimana masyarakat suku Baduy, terutama para pemangku adatnya bisa duduk bersama dengan lembaga pemerintahan untuk membahas keinginan dari masyarakat Baduy.
“Yang harus bermusyawarah pastinya tokoh adat dengan pemerintah. Tapi pastinya kami harus mendampingi. Nanti kalau nggak, bisa nggak nyambung frekuensinya,” pungkas Heru.
Pencemaran Lingkungan
Jaro Saidi, salah satu Pemangku Adat di Baduy mengungkapkan keresahannya bahwa pencemaran lingkungan di wilayah Baduy semakin mengkhawatirkan. Banyak pedagang dari luar Baduy berdatangan ke dalam, sebagian besar menjual produk makanan minuman berkemasan plastik sehingga mendatangkan persoalan baru.
“Ini terjadi karena terlalu banyaknya wisatawan yang datang, ditambah banyak dari mereka yang tidak mengindahkan dan menjaga kelestarian alam, sehingga banyak tatanan dan tuntunan adat yang mulai terkikis dan tergerus oleh persinggungan tersebut,” ujar Jaro Saidi.
Pertemuan tersebut juga sekaligus memberikan mandat kepada tim dari luar wilayah Baduy yang dikepalai oleh Heru Nugroho, dan 3 anggota lainnya yaitu Henri Nurcahyo, Anton Nugroho, dan Fajar Yugaswara. Mereka dipercaya oleh Lembaga Adat Baduy untuk bisa menyampaikan aspirasi dan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden, beberapa Kementerian dan perangkat daerah wilayah Banten.
Secara lisan, mandat disampaikan langsung oleh Jaro Tangtu Cikeusik, kerap disapa Jaro Alim, yang turut disaksikan oleh Puun Cikeusik dan Jaro Saidi. Selanjutnya diadakan pertemuan dengan lembaga adat Baduy, sekaligus memberikan mandat secara administratif kepada Tim Heru Nugroho, dimana mandat administratif tersebut diberikan langsung dan diwakili oleh Jaro Dangka (Jaro Aja), Jaro Madali (Pusat Jaro Tujuh), dan Jaro Saidi (Tanggungan Jaro Dua Belas).
Heru Nugroho selaku ketua Tim, mengaku sangat antusias dan siap menjadi narahubung aspirasi masyarakat Baduy ke Presiden Joko Widodo. “Karena kedekatan saya kepada masyarakat Baduy yang sudah terjalin sekian lama, mungkin saya diberikan kepercayaan oleh mereka (Pemangku Adat Baduy) untuk bisa menyampaikan aspirasinya kepada Bapak Presiden melalui surat terbuka ini,” terang Heru.
Heru menjelaskan dalam kesempatan tersebut agendanya adalah penandatanganan surat terbuka oleh timnya, juga pembubuhan cap jempol yang dilakukan oleh pemangku adat Baduy, di antaranya yaitu Jaro Dangka (Jaro Aja), Jaro Madali (Pusat Jaro Tujuh), dan Jaro Saidi (Tanggungan Jaro Dua Belas).
“Setelah proses ini rampung, saya dan tim akan membawa surat tersebut untuk kemudian dikirimkan ke Presiden Joko widodo, Kementerian, dan Pemerintahan Banten. Harapannya semoga pemerintah kita mau mendengarkan aspirasi masyarakat Baduy dan mencari solusi terbaik bagi kelangsungan tatanan adat budaya Baduy,” harapnya.[]
Leave a Reply