JAKARTA, Dejabar.id – Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Tubagus Hasanuddin memaparkan empat tantangan calon panglima TNI. Panglima TNI nantinya yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menggantikan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, kata Hasanuddin, sepatutnya memahami empat permasalahan tersebut.
“Ada empat masalah yang harus kita pertimbangkan,” kata Hasanuddin dalam diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk “Tantangan Besar Panglima TNI Baru” di Media Center DPR, gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/9/2021).
Pertama, melanjutkan pembangunan TNI melalui minimum essential force (MEF) tahap ketiga atau tahap terakhir pada 2024. Sementara, kata Hasanuddin, sejauh ini MEF baru tercapai sekitar 60%. Apabila sampai 2024 dapat bertambah progresnya 20%, maka MEF mencapai 80%.
“Tentunya harus diselesaikan oleh panglima yang baru nanti, siapa pun beliau. Tentu MEF itu bisa saja berubah situasinya dalam arti perlu ada penguatan berdasarkan ancaman di lingkungan, baik geopolitik maupun geostrategi,” ujar Hasanuddin.
Kedua, melanjutkan, menjaga serta meningkatkan profesionalisme prajurit, berdasarkan frekuensi pelatihan dan pendidikan. Berdasarkan fakta saat ini, menurut Hasanuddin, profesionalisme para prajurit TNI harus ditingkatkan. Ditekankan, jangan sampai prajurit memiliki kemampuan yang asal-asalan.
Ketiga, disiplin prajurit. Hasanuddin menuturkan selama 2-3 tahun terakhir, terdapat ratusan prajurit yang desertir dan kebanyakan dari TNI Angkatan Darat (AD). Jumlah itu, menurut Hasanuddin, setara dengan satuan kompi maupun batalion. Hasanuddin juga menyoroti maraknya perseteruan antar-oknum prajurit TNI, dan dengan polisi.
“Terakhir itu kalau tidak salah penyerangan kepolisian, Polsek Ciracas kemudian melibatkan banyak prajurit dan lain sebagainya. Itu perkelahian yang harus dihindari. Ini harus menjadi fokus panglima TNI ke depan, eliminasi sekecil mungkin, supaya kasus kasus indisipliner itu tidak terulang kembali, termasuk prajurit yang terlibat dalam kasus narkoba, pemerkosaan, pedofil,” tegasnya.
Keempat, peningkatan kesejahteraan. Menurut Hasanuddin, sejumlah jumlah asupan kalori paling tidak 3.800 sampai 4.000 kalori/prajurit. Dikatakan, uang lauk-pauk harus ditingkatkan, dari sekarang misalnya Rp 65.000 menjadi Rp100.000 per hari. “Jadi, kira-kira Rp 3 juta per bulan untuk prajurit supaya mereka berlatih menjadi prajurit yang profesional dan baik,” kata Hasanuddin.
Kesejahteraan dimaksud, termasuk menyangkut kesehatan dan pendidikan para prajurit TNI. Hasanuddin mengatakan prajurit setingkat kopral, berat sekali untuk menyekolahkan anaknya hingga jenjang sekolah menengah atas (SMA).
“Kalau Panglima TNI ke depan itu bisa melaksanakan ini, maka insyaallah nanti kita menghasilkan prajurit yang benar-benar profesional dan sesuai dengan undang-undang prajurit nasional yang tidak berpolitik,” demikian Hasanuddin.
