Press ESC to close

FSPMI Sebut Peraturan Pemerintah Tidak Pro Buruh

  • May 1, 2019

DEJABAR.ID, CIREBON – Ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon Raya, menggelar aksi unjuk rasa dalam peringatan May Day atau Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2019). Aksi tersebut dilakukan di tiga lokasi, yakni Kantor Bupati Cirebon, Balaikota Cirebon, dan Kantor UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon.
Menurut Sekjen FSPMI Cirebon Raya, Moh. Machbub, aksi yang dilakukan para buruh ini merupakan peringatan May Day untuk mengaspirasikan semua tuntutan kepada pemerintah atas segala peraturan yang tidak pro terhadap pekerja, sekaligus memperingati pergerakan kaum pekerja demi kesejahteraan pekerja dan keluarganya.
“Maka dari itu kami FSPMI Cirebon Raya akan melakukan aksi turun ke jalan dalam memperingati May Day 2019. May is not Holiday,” jelasnya.
Dalam aksi tersebut, lanjutnya, terdapat beberapa tuntutan para buruh. Yakni menolak upah murah; penghapusan outsourcing; meningkatkan manfaat jaminan kesehatan dan jaminan pensiun; menurunkn tarif listrik dan harga sembako; meningkatkan kesejahteraan, pendapatan guru honorer, serta pengemudi ojek online; menghentikan pemberangusan Serikat Pekerja; dan memberikan hak-hak Normatif Tenaga Kerja sesuai Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Selain itu, karena masih dalam suasana penghitungan suara Pemilu 2019, mereka juga ingin menegakkan demokrasi yang jujur, adil, dan damai, khususnya dalam penetapan Presiden RI 2019-2024. Dan juga, menegakkan demokrasi untuk diserukan kepada kaum buruh untuk mengawal form C1 di KPU wilayah masing-masing.
Machbub menjelaskan, hal tersebut dilakukan karena Pemilu harus dijaga dan dijalankan secara luber dan judil dari awal hingga sampai penetapan pemenang. Untuk itu, pihaknya meminta untuk seluruh penyelenggara pemilu dari setiap tingkatan untuk berlaku jujur dan adil dan jangan berbuat kecurangan.
“Buruh FSPMI telah berkomitmen dan akan terus mengawal dari tiap tingkat penyelenggara pemilu. Demokrasi harus ditegakkan secara jujur dan adil,” pungkasnya.(Jfr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *