JAKARTA, Dejabar.id – Dalam rangka penaggulangan dan pemulihan insiden siber, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncurkan Computer Security Incident Response Team Badan Standardisasi Nasional (BSN-CSIRT) di Lumire Hotel and Convention Center, Jakarta Pusat. Launching BSN-CSIRT dihadiri langsung oleh Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BSN Kukuh. S. Achmad, Deputi Penanggulangan dan Pemulihan (Deputi III) BSNN Yoseph Puguh Eko Setiawan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BSSN dan BSN.
Kepala BSSN menjelaskan, bahwa pembentukan CSIRT merupakan salah satu program prioritas nasional (major project) yang dituangkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. “Pada tahun 2021 ini, akan dibentuk sebanyak 27 (dua puluh tujuh) CSIRT yang tersebar di Kementerian, Lembaga, dan Daerah, termasuk Badan Siber dan Sandi Negara.” Ujar Hinsa.
Pembentukan CSIRT sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, disebutkan bahwa bagian unsur keamanan SPBE yaitu penjaminan keutuhan dan ketersediaan data dan informasi. Di sinilah peran CSIRT sebagai penyediaan pemulihan dari insiden keamanan siber.
Lebih lanjut Hinsa mengatakan, kegiatan Launching BSN-CSIRT ini juga sejalan dengan salah satu program prioritas Presiden selama masa jabatan 2019-2024, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya SDM di bidang keamanan siber (cybersecurity). Dalam menjalankan perannya sebagai CSIRT Sektor Administrasi Pemerintah, kemampuan SDM BSN-CSIRT harus selalu ditingkatkan sebagai bekal pelaksanaan tugas CSIRT serta diharapkan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki dapat dibagikan kepada personil CSIRT di K/L/D lain.
Peningkatan kualitas SDM CSIRT dilakukan melalui programprogram pelatihan, workshop, cybersecurity drill serta program lainnya. Pembentukan BSN-CSIRT selaku CSIRT Sektor Administrasi Pemerintah ini diharapkan dapat terus berkolaborasi, bersinergi, dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder keamanan siber, terutama dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber sehingga Indonesia dapat memiliki visibilitas yang menyeluruh terhadap aset siber, guna melakukan aksi respons yang lebih cepat. (Red)
