Ini 7 Poin Klarifikasi Penasehat Hukum IN Kasus Penembakan di Majalengka


Dekabar.id, Majalengka – Sebayak 5 Penasehat Hukum (PH) IN, terlapor yang diduga sebagai pelaku penembakan menggelar klarifikasi atas kasus yang menimpa kliennya itu, Rabu (13/11/2019).

Pers rilis yang digelar di salah satu rumah makan di Majalengka, tepatnya di Jalan Gerakan Koperasi, Cicurug, itu, disampaikan 5 Penasehat Hukum yang dipercaya oleh IN.

Salah satu PH, Kristiwanto mengatakan, salah satu tujuan digelarnya pers rilis tersebut ingin meluruskan pemberitaan yang dianggap simpang siur dan viral di masyarakat.

Dikatakan dia, sebagai wujud pertanggungjawaban moral terlapor yang sebagai ASN Pemkab Majalengka, untuk keberimbangan informasi di masyarakat.

“Setidaknya ada 7 poin yang kami sampaikan pada kesempatan ini, alasannya untuk keberimbangan informasi di masyarakat,” ungkap kepada sejumlah awak media.

Berikut 7 klarifikasi IN atas insiden penembakan yang disampaikan Penasehat Hukum tersebut.

  1. Bahwa apa yang terjadi pada hari Minggu (13/11/2019), bukanlah kesengajaan, namun murni insiden yang diluar dugaan Kien kami, mengingat saat itu pada hari Minggu IN sedang liburan di Bandung.
  2. Bahwa kejadian dimaksud sedikitpun tidak ada kaitannya dengan kebijakan, perizinan maupun proyek di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka.
  3. Bahwa kejadian tersebut murni masalah hutang piutang atau janji imbal jasa perusahaan PT Laskar Makmur Sadaya dengan saudara Panji Pamungkasandi, terkait proses pengurusan rekomendasi izin Pertamina untuk pembuatan SPBU dan tidak ada kaitannya dengan hutang piutang pribadi IN.
  4. Bahwa masalah hutang piutang dimaksud tidak benar jika dihubungkan dengan pembangunan proyek SPBU apalagi proyek Pemda hak tersebut sesuai dengan perjanjian Nomor 01/SP/PEJ/I/2019 tentang pengurusan perizinan SPBU baru atas nama PT Laskar Makmur Sadaya Desa Palabuan, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka yang direkturnya adalah Danil Rezap Prilian bukan IN dan ini hanya dipinjam perusahaannya oleh HW melalui AS.
  5. Bahwa terkait dengan kepemilikan senpi yang sekarang menjadi pemberitaan, sebagai Penasehat Hukum dapat disampaikan bahwa Senpi dimaksud adalah Legal dan memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh Mabes Polri, yang diperuntukkan untuk kategori bela diri bukan senjata yang dimiliki oleh Perbakin dan untuk memperoleh senpi dimaksud diperoleh dengan prosedur yang benar (mulai dari pendaftaran dan tes sebagaiman ketentuan peraturan perundang-undangan).
  6. Bahwa kedatangan Panji dan rombongan dari Bandung ke rumah pribadi IN, dan IN tidak mengetahui maksud dan tujuan kedatangannya, mengingat saat itu, IN berada di Bandung sedang liburan dan diberitahu melalui telepon oleh keponakan dan orang yang berada di rumah, hak dimaksud disarankan oleh IN jika ada keributan jangan di rumah IN. Kemudian rombongan bergeser ke ruko tempat lokasi kantor PT Laskar Makmur Sadaya.
  7. Bahwa terkait adanya peledakan senjata karena sat IN datang ke lokasi Kantor PT Laskar Makmur Sadaya terjadi keributan dan IN melakukan hal tersebut agar tidak terjadi keributan yang lebih besar. (jja)