DEJABAR.ID, CIREBON – Di balik suksesnya pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, rupanya menyisakan berbagai permasalahan. Untuk di Kota Cirebon sendiri, permasalahan yang paling mencolok adalah terkait administrasi dan keterlambatan logistik.
Menurut Ketua KPU Kota Cirebon, Didi Nursidi, beberapa persoalan lainnya adalah regulasi, di mana banyaknya peraturan yang dilahirkan, namun sangat lambat dalam penanganannya. Kemudian, ada juga kurangnya koordinasi antar instansi yang terkait.
“Yang paling mencolok adalah keterlambatan logistik. Pemilu kali ini logistiknya sangat kedodoran,” jelasnya saat Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2019, Rabu (26/6/2019).
Didi melanjutkan, semua persoalan dan catatan Pemilu Serentak 2019 yang berkaitan dengan mekanisme hukum, harus dapat diselesaikan secara adil dan profesional. Sehingga, evaluasi ini secara keseluruhan akan berjenjang dan terus-menerus.
“Bisa sampai dengan dua bulan terakhir atau ke depan,” tuturnya.
Meski begitu, harus diakui bahwa banyak hal yang mesti dievaluasi dari penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Indonesia. Maka dari itu, KPU Kota Cirebon memerlukan evaluasi ini untuk mengukur kesiapan dalam menyelenggarakan pesta demokrasi mendatang.
Di samping itu, Didi juga menyampaikan, persentase partisipasi pemilih di Kota Cirebon dalam Pemilu 2019 berada di angka 81%, dari target yang ditetapkan di tingkat pusat sebesar 77% dan tingkat daerah 75%.
“Persentasenya melebihi target, yakni sebesar 81 persen,” pungkasnya.(Jfr)
