Dejabar.id – Bertempat di Hotel Aryaduta Palembang, BSSN melaunching Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (SumselProv-CSIRT). Launching SumselProv-CSIRT dihadiri secara daring oleh Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian dan dihadiri secara langsung oleh Deputi Bidang Penanggulangan Pemulihan BSSN Mayjen TNI Yoseph Puguh Eko Setiawan, S.E., S.H., M.H. dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Mawardi Yahya serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan BSSN dan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Kepala BSSN mengatakan CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau, dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Pembentukan CSIRT merupakan salah satu program prioritas nasional (major project) yang dituangkan dalam Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024. “Pada tahun 2021 ini, akan dibentuk sebanyak 35 (tiga puluh lima) CSIRT yang tersebar di Kementerian/Lembaga dan Daerah”.
Major Project Pembentukan 121 CSIRT Tahun 2020-2024 Pembentukan CSIRT sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE, bahwa bagian unsur keamanan SPBE adalah penjaminan keutuhan, ketersediaan data dan informasi. Dalam konteks tersebut, maka fungsi CSIRT adalah sebagai penyediaan pemulihan dari insiden keamanan siber. Kepala BSSN mengatakan bahwa Launching SumselProv-CSIRT sejatinya telah mulai diinisasi melalui program asistensi disertai dengan penilaian Tingkat Maturitas Penanganan Insiden sejak tahun 2019. Dan ini juga merupakan implementasi program prioritas Presiden periode 2019-2024, yaitu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya SDM di bidang keamanan siber (cybersecurity).
SumselProv-CSIRT diharapkan dapat terus berkolaborasi, bersinergi dan berbagi informasi dengan seluruh stakeholder kemanan siber nasional, terutama dalam melakukan penanggulangan dan pemulihan insiden keamanan siber sehingga Indonesia dapat memiliki visibilitas yang menyeluruh terhadap aset siber, guna melakukan aksi respon yang lebih cepat, sehingga waktu respon dan waktu pemulihan terhadap insiden siber menjadi lebih efektif dan efisien, sehinga dapat terbentuk ruang siber Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang aman dan kondusif serta terciptanya kesejahteraan masyarakat di ruang siber. []
